Program kartu pra-pengangguran dilanjutkan, dengan memprioritaskan pekerja yang terkena pandemi

Program kartu pra-pengangguran dilanjutkan, dengan memprioritaskan pekerja yang terkena pandemi

ASLIKARTU - Pemerintah akan melanjutkan program kartu pra-pengangguran pada hari Sabtu dan memprioritaskan orang-orang yang terkena pandemi COVID-19 setelah program tersebut dihentikan sebentar menyusul penyimpangan. Agen Poker

Setelah penangguhan pada akhir Mei, program kartu pra-pengangguran, yang menggabungkan bantuan sosial dengan peningkatan keterampilan, akan meningkatkan jumlah penerima yang diterima per kelompok menjadi 800.000.

Dengan peningkatan penerimaan, pemerintah mengharapkan dapat mencakup 5,6 juta penerima yang memenuhi syarat pada bulan Oktober, menurut Rudy Salahuddin, deputi ekonomi digital, ketenagakerjaan dan usaha kecil dan menengah (UKM) di Kantor Menteri Koordinator Perekonomian.

Program ini akan mencadangkan 80 persen kuota penerimaan per angkatan untuk pekerja yang di-PHK atau cuti akibat pandemi dengan memprioritaskan yang tercantum dalam data Kementerian Ketenagakerjaan.

“Kami sudah melakukan pertemuan dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk membersihkan data dan mendetail mengenai pekerja yang di-PHK dan yang di-PHK,” kata Rudy dalam jumpa pers virtual. Jumat, menambahkan bahwa data kementerian mencakup 2,1 juta orang.

Dengan kontraksi ekonomi 5,32 persen tahun-ke-tahun (yoy) di kuartal kedua, pemerintah dihadapkan pada hilangnya pekerjaan yang sangat besar.

Agen Domino

Sekitar 3,7 juta orang kehilangan pekerjaan sepanjang tahun ini karena pandemi, menurut data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), angka yang diperkirakan akan mencapai sekitar 10 juta pada akhir tahun.

Dengan anggaran sebesar Rp 20 triliun (US $ 1,36 miliar), kartu pra-pengangguran bertujuan untuk membantu para pekerja yang terkena pandemi dan pemilik usaha kecil dengan menawarkan bantuan bulanan sebesar Rp 3,5 juta selama empat bulan untuk menutupi biaya pelatihan dan tunjangan tunai.

Penerima yang memenuhi syarat hanya akan menerima bantuan tunai bulanan setelah menyelesaikan setidaknya satu kursus di salah satu dari delapan platform digital mitra, yang meliputi raksasa e-commerce Bukalapak dan Tokopedia dan platform pembelajaran online Skill Academy - anak perusahaan dari perusahaan teknologi pendidikan Ruangguru.

Direktur Eksekutif Manajemen Kartu Pra Pengangguran Denni Puspa Purbasari mengatakan ada lima platform digital baru yang tertarik mengikuti program tersebut.

“Kami sedang melakukan asesmen terhadap mereka,” kata Denni.

Pembicaraan tentang kemitraan baru muncul ketika menteri koordinator ekonomi mengeluarkan Peraturan Menteri No. 11/2020 untuk merombak tata kelola program.

Peraturan baru tersebut bertujuan untuk memperkuat Peraturan Presiden (Perpres) No. 76/2020 yang dikeluarkan pada awal Juli dan untuk menyelesaikan penyimpangan yang ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang meliputi salah sasaran, kurasi yang buruk, dan potensi konflik kepentingan.

Peraturan tersebut melarang platform kemitraan untuk menawarkan paket kursus atau kursus yang identik dengan kursus serupa yang tersedia secara gratis di luar program.

Menanggapi temuan badan antigraft, peraturan tersebut sekarang tidak mengizinkan platform digital untuk menjual kursus mereka sendiri di platform mereka sendiri. Sebaliknya, mereka harus menjualnya di platform mitra.

Berdasarkan peraturan baru, pengelola kartu pra-pekerjaan dapat mencabut status kelayakan penerima jika mereka tidak mengeluarkan Rp 1 juta dari manfaat untuk mengikuti kursus online dalam waktu 30 hari setelah menerimanya.

Peraturan baru Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga menetapkan batas 15 persen untuk biaya layanan yang mungkin diambil platform digital dari lembaga pelatihan.

Peraturan tersebut juga mengatur bahwa pelamar kini dapat membuat aplikasi secara offline dengan mengisi formulir di Kementerian Ketenagakerjaan atau kantor wilayahnya untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak memiliki akses internet yang memadai. Kementerian Tenaga Kerja akan bertanggung jawab atas aplikasi offline.

“Pelaksanaannya mulai angkatan keempat dan seterusnya,” kata Denni. Agen Sakong