Izin penggunaan darurat BPOM menunggu vaksinasi COVID-19

Izin penggunaan darurat BPOM menunggu vaksinasi COVID-19

ASLIKARTU - Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa program vaksinasi COVID-19 yang direncanakan akan dimulai pada minggu kedua November 2020 dapat ditunda hingga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin penggunaan darurat. Agen Poker

BPOM belum bisa mengeluarkan izin penggunaan darurat karena ada beberapa langkah yang harus dipenuhi meski stok vaksin COVID-19 sudah tersedia, kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Berbicara pada pertemuan terkait isu-isu hukum penciptaan lapangan kerja yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) di Jakarta, Jumat, Pandjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo telah meneleponnya untuk mengingatkannya akan mengutamakan keselamatan dan taat pada aturan.

"Pak Presiden bilang keselamatan itu nomor satu. Saya kira pemerintah memang taat aturan," ujarnya dalam pertemuan yang disiarkan di kanal Youtube lembaga itu.

Ia kemudian membagi pengalaman pribadinya saat berkunjung ke Yunan, China, bersama delegasi Indonesia belum lama ini. Dia melihat warga sekitar tidak lagi memakai masker untuk mencegah penularan penyakit novel coronavirus melalui udara.

Agen Domino

Sebaliknya, delegasi Indonesia masih memakai masker sehingga dengan bercanda ia mengatakan bahwa mereka seperti alien di tengah keramaian orang yang sudah tidak lagi memakai masker, kata Pandjaitan.

Saat bertemu dengan Penasihat Negara China dan Menteri Luar Negeri Wang Yi, dia menawarinya untuk mendapatkan suntikan vaksin tetapi dia dengan sopan menolak tawaran itu karena dia tunduk pada aturan Pemerintah Indonesia mengenai otorisasi penggunaan darurat, kata Pandjaitan.

Menteri Luar Negeri Wang Yi sendiri memberi tahu dia bahwa dia telah menerima suntikan vaksin, tambah Pandjaitan.

Terkait program vaksinasi yang direncanakan pemerintah, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah menekankan pentingnya ketersediaan vaksin yang aman dan efektif.

Dalam suratnya kepada Kementerian Kesehatan yang diakses ANTARA pada Kamis, pengurus pusat IDI memuji pemerintah karena memprioritaskan program vaksinasi bagi tenaga medis.

Namun, Ketua IDI Daeng M Faqih, yang menandatangani surat tersebut, menyoroti pentingnya memastikan keamanan, efektivitas, dan imunogenisitas vaksin COVID-19 ditetapkan sebelum diberikan kepada masyarakat Indonesia.

Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar program vaksinasi tidak dilakukan secara terburu-buru, katanya, seraya menambahkan bahwa vaksin yang dibutuhkan ternyata dapat diperiksa melalui hasil uji klinis Tahap 3 yang dipublikasikan.

Faqih lebih lanjut mengungkapkan bagaimana negara-negara lain juga berhati-hati dalam hal imunisasi COVID-19 dengan menunggu lebih banyak data yang dipublikasikan tentang hasil uji klinis Fase 3.

Uji coba vaksin Sinovac China, misalnya, akan dilakukan pada sembilan ribu relawan di Brasil, tetapi hasilnya akan dipublikasikan segera setelah 15 ribu relawan divaksinasi, katanya.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa selain signifikansi dalam mengatasi penyakit novel coronavirus, program vaksinasi tidak boleh terburu-buru, ujarnya. Agen Sakong